Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: Busung Lapar dan Hari Pangan Sedunia: Artikel Kesehatan
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) Yulia H Coleman
Subject(s)
Classification
Series Title Suara Pembaruan Online
GMD Buku Tercetak
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year
Publishing Place
Collation Kamis, 22 Oktober 2009
Abstract/Notes Kita memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober lalu. Meski demikian, kisah anak yang menderita gizi buruk dan busung lapar masih terus terjadi di negara kita, walaupun Indonesia diberitakan berhasil berswasembada beras sejak tahun lalu. Data Departemen Kesehatan (2008) menunjukkan, lebih dari 40.000 anak di Indonesia menderita gizi buruk. Di antaranya, 284 orang meninggal dunia. Anak adalah masa depan bangsa ini. Tak seorang anak pun harus menderita gizi buruk dan busung lapar. Apalagi, sebenarnya persediaan bahan pangan mencukupi.

Sejumlah anak menderita gizi buruk dan busung lapar, di antaranya, tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Parahnya, sebagian masyarakat di wilayah ini sering menganggap gizi buruk sebagai kondisi yang biasa. Padahal, gizi buruk merupakan penyebab utama tingginya angka kematian bayi dan balita, serta beragam masalah kesehatan anak, seperti, pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), diare, dan sebagainya (Depkes, 2008).

Upaya penanganan gizi buruk, selama ini, masih lebih bersifat kuratif atau tindakan penyembuhan, bukannya pencegahan. Akibatnya, kasus gizi buruk dan busung lapar selalu berulang. Para dokter dan pekerja kesehatan di puskesmas dan rumah sakit lebih banyak menunggu anak-anak penderita gizi buruk datang berobat pada saat mereka sudah menderita kelainan fisik atau berbagai penyakit yang lain akibat gizi buruk. Dalam kondisi ini, anak-anak tersebut sudah dalam kondisi sangat kritis dan sering sulit ditolong.

Penanganan gizi buruk dengan pengobatan saja tidak menghentikan timbulnya kasus gizi buruk lainnya. Apalagi penetapan daerah yang mengalami banyak penderita gizi buruk dengan pemberian status kejadian luar biasa (KLB), selama ini, sering dijawab dengan program pemberian makanan tambahan (PMT) saja. PMT memang diperlukan untuk anak yang menderita gizi buruk dan busung lapar, namun tidak menyelesaikan akar masalah, terlebih jika anak tersebut telah menderita kelainan fisik yang lain. PMT juga tidak mencegah timbulnya kasus gizi buruk lainnya.

Ketidaktersediaan data akurat tentang anak penderita gizi buruk juga merupakan penyebab lain kurang maksimalnya penanganan kasus gizi buruk. Jika posyandu dan puskesmas lebih ditingkatkan perannya untuk memantau kesehatan anak di wilayah kerja mereka, kesehatan anak-anak pasti akan lebih termonitor sejak dini. Namun, untuk hal ini diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam bentuk meningkatkan APBD untuk sektor kesehatan masyarakat khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Penanganan gizi buruk seharusnya dilakukan secara preventif atau melalui tindakan pencegahan. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai sektor atau instansi, tidak hanya Departemen Kesehatan. Anak yang menderita gizi buruk biasanya berasal dari keluarga yang tingkat perekonomian dan pendidikannya rendah. Kesulitan untuk mengakses kegiatan ekonomi dan pendidikan melemahkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak mereka.


Operasi Pasar

Selama ini, pemerintah memiliki sejumlah kebijakan untuk merespons kebutuhan pangan masyarakat, di antaranya mengadakan operasi pasar sembilan bahan pokok (sembako). Namun, operasi pasar semacam ini cenderung lebih banyak dilakukan di kota-kota di Pulau Jawa, sehingga tidak berhasil menyelesaikan krisis pangan yang justru acapkali terjadi di daerah-daerah sulit di luar Jawa. Pemerataan distribusi pangan dan program-program pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia sangat diperlukan.

Sementara itu, di tingkat masyarakat, penguatan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan pembudidayaan penanaman atau pemanfaatan lahan di sekitar rumah mereka dengan tanaman pangan yang dapat langsung memenuhi kebutuhan pangan harian mereka. Misalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah yang curah hujannya rendah lebih baik menanam tanaman pangan selain padi, seperti ubi-ubian, jagung, atau komoditas lain yang sesuai dengan kondisi alam lokal. Melalui alternatif ini, keluarga akan mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga mereka dari halaman atau lahan mereka sendiri, terutama pada saat krisis pangan.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk menyejahterakan rakyat, termasuk pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin ketersediaan pangan, di antaranya dengan cara memberdayakan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka melalui program pangan yang tepat, inovatif, berkelanjutan, dan pemilihan komoditas pertanian yang sesuai dengan kondisi alam setiap daerah.

Untuk daerah rawan bencana, pemerintah perlu mempersiapkan ketahanan pangan dengan mempertimbangkan konteks bencana, sehingga saat bencana terjadi masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan. Diharapkan, ketersediaan pangan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia dapat mencegah anak mengalami gizi buruk, sehingga mereka memiliki peluang untuk tumbuh dengan sehat.

Semoga pada peringatan Hari Pangan Sedunia ini, pemerintah, LSM, dan semua pihak terkait kembali disadarkan tentang perlunya kebijakan pangan yang lebih efektif, sehingga krisis pangan dan kasus gizi buruk dapat dicegah.

Penulis adalah Analis Kebijakan Publik World Vision International Indonesia
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous