Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: BKKBN Siapkan Struktur Organisasi Baru
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s)
Subject(s) Keluarga Berencana
BKKBN
Classification
Series Title Harian Suara Karya
GMD Buku Tercetak
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year
Publishing Place
Collation Suara Karya Senin, 9 Nopember 2009
Abstract/Notes JAKARTA (Suara Karya): Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) saat ini sedang menyiapkan struktur organisasi yang baru mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Ini berkaitan dengan telah disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada 29 Oktober 2009. UU tersebut, antara lain, mengamanatkan dibentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Kepala BKKBN Sugiri Syarief, usai melantik pejabat eselon II dan III BKKBN, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengemukakan, struktur organisasi dan kelembagaan BKKBN yang baru ini paling lambat selesai dalam enam bulan. Sedangkan pembahasan mengenai struktur BKKBN yang baru sampai ke tingkat daerah membutuhkan waktu paling tidak dua tahun.
Menurut Sugiri, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan untuk membahas struktur organisasi dan kelembagaan BKKBN yang baru ini sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2009.
Dengan adanya UU Nomor 52 Tahun 2009 ini, peran BKKBN bertambah dengan dimasukkannya masalah kependudukan di dalamnya. Dengan demikian, tentunya nanti akan ada pembahasan tentang kependudukan dengan memformulasikan kebijakan tentang masalah kependudukan, berkoordinasi dengan departemen lain. "Misalnya, soal nomor induk kependudukan atau NIK, nanti akan kita bahas dengan Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri bagaimana pelaksanaannya," kata Sugiri.
Soal anggaran, Sugiri menyebutkan, di dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 memang hanya disebutkan, anggaran disesuikan dengan kebutuhan. Jika sekarang ini anggaran Rp 3,5 triliun, kalau ditambah dengan masuknya masalah kependudukan, maka anggaran itu dengan sendirinya akan bertambah pula.
Sugiri juga mengakui, dalam upaya mewujudkan program KB nasional yang solid dan kukuh, mau tidak mau seluruh jajaran BKKBN harus melakukan perubahan ke arah perbaikan, baik dalam kelembagaan, ketatalaksanaan maupun dalam hal sumber daya manusia.
Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alimoeso mengatakan, sesuai dengan UU Nomor 52 Tahun 2009, BKKBN langsung di bawah presiden. Dengan demikian, masih diperlukan lagi adanya keppres yang menetapkan BKKBN setingkat dengan menteri, sama seperti Badan Intelijen Nagara ataupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menurut Sudibyo, keppres mengenai BKKBN sangat penting sehingga penanganan masalah kependudukan makin baik. "Paling tidak, jika ada rapat kabinet, BKKBN bisa diikutsertakan," katanya.
Sementara itu, mantan Kepala BKKBN Haryono Suyono mengatakan, dengan adanya UU tersebut, maka gerakan keluarga berencana bisa lebih digiatkan kembali. Badan yang menangani kependudukan dan keluarga berencana juga bisa menjadi tangan kanan presiden dan Menko Kesra.
Ia mengatakan, dengan UU tersebut, maka masalah kependudukan dan keluarga berencana dapat menjadi titik sentral pembangunan. "Menjadi leading sector. Kependudukan menjadi titik sentral pembangunan," katanya. (Singgih BSA)

Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous