Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: Pemilu 1955-2009, Lu, Lu, Lu, Lu
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) Rosihan Anwar
Subject(s)
Classification
Series Title Harian Suara Pembaruan
GMD KLIPING
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year
Publishing Place
Collation 1 April 2009
Abstract/Notes Saya punya foto lama dari tahun 1955, ketika pertama kali Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum. Di sebuah tempat pemberian suara (TPS) di Bundaran Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada pagi 29 September, berfoto bersama tokoh PNI Suwiryo (mantan Wali Kota Jakarta dan Wakil PM), Soedjatmoko, Rosihan Anwar, dan Zuraida Rosihan. Soedjatmoko dan saya memakai topi dari pandan untuk berlindung dari sengat matahari. Kami berdua memberikan suara kepada PSI (Partai Sosialis Indonesia) yang dipimpin oleh mantan PM Sutan Sjahrir
Di TPS lain, Presiden Soekarno berdiri, antre menunggu giliran memberikan suara. Begitu juga halnya dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Ny Rahmi Hatta. Mantan PM Mohammad Natsir datang bersama istrinya. Segala sesuatu berlangsung tenang. Pemilu 1955 tercatat sebagai pemilu aman, lancar, jujur, adil, dan sangat demokratis, diikuti oleh sekitar 30-an partai politik. Hasilnya, tampil partai Empat Besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. PSI gagal meraih suara, hanya memperoleh 5 kursi di DPR. Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan PSII menjadi "partai gurem" (istilah Soekarno).
Hasil Pemilu 1955 mengecewakan Presiden Soekarno. Dengan munculnya partai Empat Besar yang susah bekerja sama tidak mudah membentuk kabinet yang stabil dan mampu melaksanakan program pemerintah dengan baik. Sesudah Pemilu 1955, keadaan politik bergejolak terus. Antara pusat dan daerah timbul ketegangan. Kolonel-kolonel Angakatan Darat di Sumatera dan Sulawesi membuat gerakan PRRI-Permesta dibantu oleh politisi seperti Natsir, Syafrudin Prawiranegara, dan Sumitro Djojohadikusumo. Presiden Soekarno dan Jenderal AH Nasution bekerja sama membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955, mendekritkan tanggal 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945, membentuk DPR-GR (Gotong Royong), serta melaksanakan rezim demokrasi terpimpin. Dengan diterapkannya prinsip Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) sebagaimana diinginkan oleh Soekarno, maka PKI memperoleh posisi kuat dan bersama TNI berperan sebagai pengampu kekuasaan Soekarno.
Semua itu buyar dengan pecahnya kudeta G-30-S pada 1965, yang mengakibatkan kekuasaan Soekarno runtuh. PKI dilarang dan dibabat oleh lawan-lawan politiknya. Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan diangkat oleh MPRS menjadi pejabat presiden (1967), kemudian presiden tetap.
Setelah empat tahun di kursi kepresidenan, Soeharto mengadakan pemilu kedua, 5 Juli 1971. Hasil Pemilu 1971, Golkar muncul sebagai partai terkuat, disusul NU, Parmusi, PNI, dan PSII. Saya ikut kampanye Golkar di Sumatera Barat, karena sudah muak dengan parpol zaman demokrasi terpimpin. Saya berharap Golkar bisa mendatangkan perubahan. Kepala Opsus Ali Moertopo, yang memimpin kampanye di Sumbar, menjanjikan Golkar bakal bertindak demokratis. Ternyata, dia tidak memenuhi janji itu. Golkar menjelma sebagai instrumen politik menegakkan kekuasaan Soeharto dan Orde Baru selama 32 tahun.
Sekembalinya dari kampanye di Sumbar, Ali Moertopo melapor kepada Soeharto di Jalan Cendana. Menurut cerita Ali kepada saya, Soeharto menanyakan apakah Rosihan betul ikut berkampanye untuk Golkar di Sumbar? Dijawab, betul begitu. Barangkali karena itu, kemudian saya diangkat sebagai anggota MPR fraksi Golkar.
Berbeda
Setelah Pemilu 1971, dilaksanakan pemilu berikut secara teratur. Pemilu ketiga diadakan 1977, disusul 1982, 1987, 1992, dan 1997. Semua pemilu itu berbeda dengan Pemilu 1955. Sebab semua pemilu itu bersifat otoriter. Semua sudah diatur, dengan Golkar selalu sebagai pemenang. Untuk mempertahankan wajah "demokratis", ditoleransi dua parpol di sampingnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Orde Baru akhirnya ambruk dengan lengser-nya Soeharto, Mei 1998.
Pemilu 1999 dilaksanakan 7 Juni di bawah Presiden BJ Habibie. Peserta pemilu ini 48 partai. Sebagai pemenang, PDI-P yang memperoleh 153 kursi di DPR, disusul Golkar 120 kursi, PKB 51 kursi, PPP 58 kursi, dan PAN 34 kursi. Pada Pemilu 2004, peran berbalik lagi, karena pemenangnya Golkar, disusul PDI-P, PKS, PKB, PBB, dan PAN. Kendati kedua pemilu belakangan diadakan dalam era reformasi, namun tidak melihat sesuatu yang menimbulkan harapan, karena pemain parpolnya orang-orang itu juga, yang dilukiskan sebagai 4-L, yaitu lu, lu, lu, lu.
Kini, menjelang Pemilu Legislatif 9 April dan Pilpres 8 Juli. Caleg yang bertanding dikatakan 70 persen "muka baru" dan berusia relatif muda, sehingga DPR nanti bukan lagi dari stok lama. Tetapi, selama sistem tidak berubah, semua itu tidak membantu apa-apa. Selama politisi baru disandera oleh oligarki dan elite yang berkuasa. Selama ekonomi neoliberal yang menang dan ekonomi kerakyatan tidak diacuhkan. Selama pola pikir atau mindset didominasi oleh sifat-sifat feodal, konservatif, elitis, dan egoistis, jangan harap ada perubahan. Kecuali bila dari Pemilu 2009 datang semacam mukjizat, hal yang tak disangka-sangka dan mencengangkan, barulah ada harapan.
Penulis adaalah wartawan senior
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous