Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: Membangun Budaya Demokrasi (Artikel Politik)
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) Mohammad Nasih
Subject(s) Demokrasi
Artikel Politik
Classification
Series Title Harian Republika
GMD Buku Tercetak
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year
Publishing Place
Collation Senin, 11 Mei 2009
Abstract/Notes Jatuhnya rezim birokratik-otoritarian Orde Baru pada 1998 merupakan jalan bagi Indonesia memasuki era transisi demokrasi. Transisi ini diharapkan berjalan linear ke arah demokrasi. Jika pemilihan umum (pemilu) digunakan sebagai indikator, Pemilu 1999 merupakan awal yang cukup bagus. Apalagi Pemilu 2004. Bahkan, Pemilu 2004 diakui oleh dunia sebagai pemilu yang paling rumit berhasil diselenggarakan dengan sukses, tanpa setetes darah pun yang terjatuh. Keberhasilan Pemilu 2004 tidak bisa dilepaskan dari para penyelenggaranya (baca: Komisi Pemilihan Umum [KPU]) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas memadai. Dan, keberhasilan inilah yang membuat Indonesia memperoleh gelar sebagai negara terdemokratis ketiga setelah Amerika dan India.

Seharusnya, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2004 menjadi cermin untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik pada periode politik selanjutnya. Namun, Pemilu 2009 justru mengalami penurunan kualitas, baik dalam konteks prosedural maupun substansi. Secara prosedural, jelas sekali bahwa Pemilu 2009 diselenggarakan dengan persiapan yang sangat kurang memadai. Hal ini terlihat dari berbagai indikasi, seperti amburadulnya daftar pemilih tetap (DPT) yang menyebabkan puluhan juta rakyat Indonesia kehilangan hak pilih dan surat suara tertukar. Sedangkan dalam konteks substansi, Pemilu 2009 diperkirakan mengalami penurunan kualitas wakil rakyat. Sebab, dalam Pemilu 2009 terjadi praktik-praktik terlarang yang menyebabkan masyarakat tidak ambil peduli dengan kualitas caleg. Pilihan sebagian besar pemilih dipengaruhi oleh uang.

Sudah menjadi rahasia umum, Pemilu 2009 diwarnai oleh praktik bagi-bagi uang secara langsung maupun praktik politik uang dalam bentuk-bentuk yang lain. Hal ini menyebabkan demokrasi prosedural yang seharusnya menjadi sarana untuk menyeleksi calon-calon wakil rakyat yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi tidak fungsional. Dalam konteks substansi, pemilu diharapkan tidak hanya bisa menyeleksi dan mengganti elite politik, tetapi juga melahirkan wakil-wakil dan pemimpin yang lebih baik. Namun, tampaknya, harapan itu akan jauh panggang dari api.

Belum menjadi budaya
Di era reformasi, para pegiat demokrasi terus berusaha melakukan konsolidasi demokrasi. Namun, upaya itu tidak semudah membalikkan tangan. Sebab, di mana pun tempatnya, transisi demokrasi selalu diwarnai dengan proses negosiasi antara kekuatan prodemokrasi dengan kekuatan lama yang antidemokratisasi. Dan, sebagaimana dikatakan Robert Dahl (1997: 34), konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik jika terdapat budaya demokrasi. Proses negosiasi tersebut menyebabkan budaya demokrasi tidak mudah dibentuk dan ditumbuhkembangkan. Senada dengan Dahl, Roland Inglehart (baca Trust , well-being and democracy , 1999) mengatakan bahwa demokrasi hanya akan tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang memiliki budaya demokrasi.

Salah satu budaya demokrasi yang sangat vital adalah prinsip kesukarelaan. Kesukarelaan ini akan muncul jika ada kepercayaan. Menurut Inglehart, budaya demokrasi erat kaitannya dengan sikap saling percaya ( interpersonal trust ) antarwarga negara. Hal senada juga diungkapkan oleh Francis Fukuyama dalam Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity . Di antara warga negara akan terjadi saling kerja sama dan bahkan juga sinergi jika ada rasa saling percaya.

Namun, jika kepercayaan itu hilang, kekuatan untuk dapat menggerakkan orang akan digantikan oleh sesuatu yang lain. Dalam masyarakat yang terkena virus materialisme, uang menjadi faktor penggerak yang cukup efektif sehingga praktik politik uang dalam Pemilu 2009 lalu menjadi sedemikian marak. Prinsip kesukarelaan tampaknya tercerabut dari praktik berdemokrasi pada Pemilu 2009. Menurut berbagai survei, kira-kira 65 persen pemilih pada Pemilu 2009 menganggap uang dalam pemilihan umum adalah sesuatu yang lazim, bahkan keharusan. Sedangkan, selebihnya menganggap bahwa praktik politik uang adalah sesuatu yang tidak boleh alias haram. Cara berpikir mayoritas pemilih ini kemudian menyebabkan para caleg tidak ubahnya sebagai lembaga sosial yang muncul dengan tiba-tiba, yang dimanfaatkan untuk meminta bantuan-bantuan material tertentu, baik yang bersifat individual maupun institusional dalam skala kecil.

Plutokrasi
Melihat kasus maraknya politik uang pada pemilu lalu, sesungguhnya yang terjadi bukanlah kepercayaan rakyat kepada mereka yang diberi mandat, tetapi hanya semata-mata karena mereka memperoleh imbalan. Hal ini akan melahirkan kepemimpinan dan pemerintahan yang tidak efektif. Sebab, demokrasi prosedural tidak menghasilkan orang-orang yang sebelumnya telah menunjukkan prestasi dalam mengendalikan struktur yang diperlukan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pemilu 2009 bisa dipastikan akan melahirkan lebih banyak penguasa dari kalangan pemilik modal besar. Jadi, dalam konteks ini, demokrasi tidak berseiring dengan meritokrasi, melainkan dengan kepemilikan uang. Dengan demikian, yang sedang berlaku sesungguhnya bukanlah demokrasi, melainkan plutokrasi. Sebab, kekuasaan telah digenggam oleh mereka yang memiliki kapital besar walaupun mereka sesungguhnya tidak memiliki kompetensi untuk mengurus kekuasaan (baca: negara).

Untuk mewujudkan demokrasi, konsolidasi demokrasi harus dilakukan secara lebih masif. Kelompok-kelompok prodemokrasi tidak bisa hanya berteriak di luar sistem, tetapi harus masuk ke dalamnya dengan cara terlebih dahulu merebut kepemimpinan di partai politik. Dengan cara itulah, kekuasaan nanti akan dikuasai oleh orang-orang yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan komitmen untuk menciptakan kebaikan bersama dan menata negara. Kelompok prodemokrasi harus memahami betul bahwa demokrasi hakikatnya adalah ruang kompetisi untuk mengupayakan transformasi nilai-nilai, baik itu nilai-nilai kebaikan maupun keburukan. Jika yang memegang kekuasaan adalah mereka yang baik, transformasi nilai-nilai kebaikan dalam produk-produk kebijakan politik akan bisa dilakukan. Sebaliknya, jika politisi busuk yang berkuasa, produk-produk kebijakan politiknya akan sangat membahayakan keberlangsungan penyelenggaraan negara. Kebijakan-kebijakan politik akan diorientasikan untuk kepentingan-kepentingan sendiri dan berjangka pendek. Tentu saja, hal ini pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat. Wallahu a'lam bi al-shawab .
(-)
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous