Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: Penelantaran Anak Terus Meningkat
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) Bunga Pertiwi
Subject(s) Trafiking
Classification
Series Title Media Indonesia
GMD KLIPING
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year
Publishing Place
Collation Selasa, 09 Februari 2010
Abstract/Notes KPAI telah merekomendasikan sedikitnya 500 kasus penelantaran anak oleh orang tua untuk dipidanakan.

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kasus penelantaran anak oleh orang tua sendiri terus meningkat setiap tahun. Hal itu disampaikan Ketua KPAI Hadi Supeno kepada Media Indonesia, kemarin.
"Kecenderungannya terus meningkat meski tidak signifikan. Mungkin hal itu karena masih banyak kasus yang tidak diadukan ke KPAI," ujarnya.

Hadi menguraikan pada umumnya anak yang ditelantarkan itu lantaran ayah dan ibu mereka berpisah atau bercerai. Selain itu, ada faktor kemiskinan, anak yang lahir tidak sesuai keinginan atau ada cacat fisik maupun mental, serta anak yang lahir dari hubungan di luar nikah.
Meski demikian, Hadi menambahkan, tidak semua kasus anak telantar itu semata-mata akibat keberengsekan para orang tua mereka. Jadi, lanjutnya, masih diperlukan pemeriksaan terlebih dulu. "Barangkali mereka anak korban bencana alam, korban perang, korban perlakuan yang salah. Jadi, penelantaran itu banyak macamnya."

Sejauh ini, kata Hadi, pihaknya telah merekomendasikan sedikitnya 500 kasus untuk dipidanakan terkait dengan orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka.
Banyaknya kasus penelantaran anak itu juga disampaikan Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak Seto Mulyadi. Berdasarkan data yang dihimpunnya, tercatat 226 kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua mereka di seluruh Indonesia. "Biasanya anak-anak ini ditinggal di rumah sakit, diletakkan di tempat sampah atau di depan rumah orang lain, serta dibuang ke sungai," ungkapnya.

Seto menuturkan latar belakang penelantaran anak paling dominan adalah anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. "Dari 226 kasus, antara lain terdapat 120 kasus penelantaran anak karena anak itu lahir dari hubungan ilegal atau di luar nikah, 15 kasus anak yang ditelantarkan karena faktor ekonomi, 7 kasus penahanan bayi di rumah sakit, 34 kasus anak yang ditelantarkan akibat perceraian, serta 22 anak korban pornografi," jelasnya.
Berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban salah perlakuan dan penelantaran.

Peran warga
Saat menanggapi makin meningkatnya anak-anak telantar itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) mengaku kesulitan jika hanya pemerintah yang menyelesaikannya.

Menurut Asisten Deputi Masalah Sosial Anak Kementerian PP dan PA Wahyu Hartomo, partisipasi masyarakat menjadi kunci penuntasan masalah anak telantar di negara ini.
"Dari hampir 17 juta anak telantar, hanya 4% yang bisa ditangani di panti-panti dan Rumah Sosial Perlindungan Anak (RSPA) yang baru ada di 10 daerah," ungkap Wahyu, kemarin.

Kementerian PP dan PA, lanjut Wahyu, mengusulkan wacana pemberdayaan anak telantar berbasiskan komunitas masyarakat (community base). Yang dimaksud adalah orang tua anak telantar didata kemudian dikelompokkan.

Kelompok yang berdasarkan pada bakat dan minat itu diberi modal usaha. Instansi lain seperti Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Kesehatan bisa bertanggung jawab pada masalah kesehatan dan pendidikan mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

"Pemberdayaan lewat partisipasi masyarakat terus kita dorong modelnya di setiap kementerian dan daerah." (Tlc/X-5)

Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous