Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: MoU Trafficking Perlu di Setiap Provinsi
Edition
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s)
Subject(s) Trafiking
Classification
Series Title Harian Republika
GMD KLIPING
Language Indonesia
Publisher
Publishing Year
Publishing Place
Collation Selasa, 18 Mei 2010
Abstract/Notes MALANG -- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, menyeru setiap provinsi menjalin kerja sama terikat -dalam bentuk nota kesepahaman (MoU)-untuk memberantas perdagangan orang (trafficking). Kerja sama terikat itu dinilainya bisa mengurangi korban trafficking.

"Kalau antarprovinsi sudah ada MoU, saya yakin antisipasi dan penanganan terhadap korban trafficking itu akan semakin berkurang. Sebab, akan terjadi koordinasi yang baik antara daerah asal dengan daerah yang menjadi tempat singgah,'' kata Linda usai membuka Semiloka dan Temu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Malang, Jawa Timur, Senin (17/5).

Saat ini, kata Linda, 18 pemerintah provinsi (pemprov) sudah membentuk gugus tugas untuk mencegah dan mengatasi masalah perdagangan manusia.Tapi, kata dia, dengan adanya MoU akan membuat penanganannya lebih baik. "Jika terjadi persoalan, misalnya, ada korban trafficking asal Malang yang terdampar di Batam, penangannya akan lebih cepat, karena sudah ada MoU," katanya.

Linda mengatakan MoU pencegahan dan penanganan korban-korban trafficking itu sudah dilakukan di tingkat kementerian. MoU melibatkan tujuh kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UMKM, dan lain-lain.

Linda mengatakan persoalan trafficking selama ini berakar pada kemiskinan dan kondisi sosial, serta pengetahuan atau pendidikan. Untuk itu, kata dia, pemberian pelatihan dan pendidikan bagi kaum perempuan adalah sesuatu yang penting. Antara lain pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bagi kaum perempuan. Apalagi, kata dia, pekerjaan di sektor informal selama ini dikuasai kaum perempuan.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia, Angela Kearney, mengatakan sekitar 100 ribu anak dan perempuan menjadi korban trafficking. "Sekitar 30 persen perempuan yang diperdagangkan untuk prostitusi adalah anak di bawah usia 18 tahun," katanya (Republika, 20/4).

Indonesia, kata Angela, saat ini bukan lagi menjadi daerah sumber perdagangan orang, tapi telah menjadi daerah transit perdagangan orang dari negara lain maupun tujuan. Dia menilai ada sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk mengatasinya. Antara lain perlu kerja sama lintas kementerian dan lembaga, harmonisasi hukum. asan haji, ed: harun
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous