Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: KEADILAN: Jalan Panjang Perempuan Korban
Edition 2011
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) Maria Hartiningsih
Subject(s) Keadilan-Perempuan
KDRT-Perempuan
Classification
Series Title Kompas-Swara-Hal. 42
GMD KLIPING
Language Indonesia
Publisher Litbang Kompas
Publishing Year 2011
Publishing Place Jakarta
Collation Kompas, Jumat , 12 Agustus 2011
Abstract/Notes CS adalah dokter gigi dan doktor di bidang kesehatan masyarakat lulusan universitas terkemuka di London, Inggris. Ia juga pakar di bidang etika medik. Tetapi, di depan sistem hukum Indonesia, perempuan—yang berani menuntut keadilan atas kekerasan dalam rumah tangga yang dia alami—diperlakukan seperti perempuan bodoh dan tak berdaya.
Sementara gugatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami masih dalam penyidikan jaksa, ibu dua anak itu malah dituduh berselingkuh. Selain itu, gara-gara mengirim pesan melalui layanan pesan singkat kepada perempuan yang diduga selingkuhan suaminya dan telepon melalui seorang suster di rumah sakit tempat suami dan selingkuhannya bekerja (keduanya dokter), CS digugat balik. Oleh selingkuhan suaminya, ia dituding melakukan pencemaran nama baik.
Kini CS menjadi terdakwa dan suami yang sudah tiga tahun menelantarkan keluarga bertindak sebagai saksi yang memberatkan.
CS baru membuka kasus KDRT yang dia alami setelah tiga tahun untuk menjaga agar anak-anaknya tidak malu. Selama itu ia berusaha agar persoalan diselesaikan di dalam keluarga. Sayangnya, sang suami tak pernah menanggapi.
Pembalikan dan reviktimisasi
Kasus CS memperlihatkan, perjuangan mendapatkan keadilan bagi korban KDRT juga tak mudah bagi perempuan anggota masyarakat kelas menengah. Dari kronologi kisah yang dipaparkan di Kantor Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Rabu (10/8), terlihat indikasi kuat penghentian perkara utama (penghilangan barang bukti) dan pembalikan posisi korban KDRT menjadi pelaku kekerasan.
”Kami merekam banyak sekali kasus kriminalisasi dan reviktimisasi korban antara bulan Januari dan Juli 2011,” ujar Komisioner Komisi Nasional Perempuan, Saur Tumiur Situmorang.
Tampak juga adanya relasi kuasa tak seimbang antara korban dan pelaku, pengabaian pada kebijakan yang ada oleh aparat penegak hukum, penegak hukum yang tak berperspektif jender dan lebih banyak melakukan pendekatan formal dibandingkan materiil.
Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi. Namun, gunung es masalah terus mencair dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Tahun 2009, Komnas Perempuan mencatat adanya 54.425 kasus, yang melonjak menjadi 143.586 kasus pada 2010. Sampai bulan Juli 2011 tercatat ada 101.128 kasus. Jumlah tertinggi adalah KDRT terhadap istri.
UU PKDRT ini merupakan salah satu implementasi komitmen Pemerintah RI untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No 7/1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).
Dengan meratifikasi CEDAW, negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak, khususnya di tingkat pengadilan nasional. Penegakan hukum ditingkatkan melalui berbagai kebijakan di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung.
Bahkan, pertengahan bulan Agustus 2010, ketiga lembaga itu bersama enam kementerian/lembaga lainnya membuat kesepakatan tentang standar minimal penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Akan tetapi, koordinasi dan kesepahaman antarinstitusi penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal. Beratnya perjalanan CS menggapai keadilan memperlihatkan banyak lubang menganga dalam implementasi UU No 23/2004 tentang PKDRT, dan tidak berjalannya Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT PKKTP).
Belum berjalan
Dalam diskusi di Komnas Perempuan itu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Timur Endang Sri Lestari mengungkapkan, perempuan korban sering kali tidak memahami prosedur hukum. Namun, dari pemaparannya juga terungkap lemahnya pemahaman mengenai UU PKDRT dan kuatnya pendekatan formal terhadap korban. Kelengkapan administrasi keluarga yang menjadi syarat utama penyidikan membuat korban KDRT tanpa dokumen, rentan pengabaian.
Asni dari LBH APIK—yang memaparkan proyek percontohan SPPT melalui pembuatan nota kesepakatan informal dengan empat unsur aparat penegak hukum, pendamping, rumah sakit dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)—juga menemukan belum ada pemahaman yang baik tentang ruang lingkup PKDRT.
Dalam soal waktu penahanan tersangka, terungkap kesilangsepahaman dengan pihak kejaksaan, diwakili oleh Lila Agustina. Sementara Prof Dr Muhsin dari Mahkamah Agung memaparkan soal ketergantungan ekonomi yang membuat korban meminta penghentian proses pengadilan, hakim justru memutus ringan pelaku supaya pas dengan habisnya masa tahanan.
Hasil penelitian Irawati Harsono dari Derap Warapsari di wilayah Cirebon menunjukkan P2TP2A tidak menggunakan perspektif Criminal Justice System karena tak melibatkan kepolisian, hanya jaksa. ”Kalau CJS berjalan, akan meringankan kerja aparat penegak hukum,” ujar Irawati.
Namun, yang menarik adalah gambaran lemahnya perspektif jender atas nama ”kenetralan”. Menanggapi kasus CS, Prof Muhsin menyatakan, ”Tidak berani berkomentar karena harus mendengar dari kedua belah pihak.”
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous