Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: IDEOLOGI: Kembalinya "Ibuisme Negara"
Edition 2011
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) Maria Hartiningsih
Subject(s) ideologi-Ibuisme Negara
Classification
Series Title Kompas Hal-39
GMD Buku Tercetak
Language Indonesia
Publisher Litbang Kompas
Publishing Year 2011
Publishing Place Jakarta
Collation Kompas, Jumat, 19 Agustus 2011
Abstract/Notes Pertanda kembalinya ideologi Orde Baru tentang perempuan dan doktrin esensialis mengenai ”ibu” tampak semakin jelas. Penganugerahan Bintang Mahaputra Adipradana oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada istrinya, Kristiani Herawati Yudhoyono, pada tanggal 12 Agustus 2011 adalah salah satunya.
Pemberian penghargaan negara adalah hak prerogatif presiden, meski banyak pihak mempertanyakan kriterianya, sehingga Ny Ani Yudhoyono berhak menerimanya. Namun, seusai penganugerahan, seperti dikutip media massa, Ny Ani Yudhoyono mengatakan, ”Kalau saya mempersiapkan Bapak Presiden untuk bekerja lebih baik lagi, berarti saya bekerja untuk bangsa dan negara.”
Pernyataan itu meneguhkan definisi peran ”ibu” ciptaan Orde Baru. Suatu ideologi yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dengan menekankan fungsi reproduksi dan ”kodrat perempuan” untuk melayani, mengabdi, dengan menjadi ”istri yang patuh”.
Ideologi itu dibahas panjang lebar oleh feminis Julia Suryakusuma dalam konsep ”ibuisme negara” (Sears, 1996). Konsep yang mencakup unsur-unsur ekonomi, politik, dan budaya itu diambil dari aspek paling menindas dari budaya ”peng-istrian” atau housewifization borjuis dan ibuisme priyayi (Mies, 1986 dan Madelon Djajadiningrat-Nieuwenhuis, 1987).
Sejarah penindasan
Pemerintah Orde Baru menciptakan pelembagaan ”istri” melalui berbagai kebijakannya, di antaranya melalui Panca Dharma Wanita yang dipromosikan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sampai ke tingkat akar rumput.
Menurut ideologi yang disebarkan awal tahun 1970-an dan dikukuhkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu, perempuan mempunyai lima fungsi, yaitu sebagai penerus keturunan dan pembina generasi masa depan bangsa; sebagai ibu dan pendidik anak-anaknya; sebagai pengelola rumah tangga dan pekerja untuk menambah penghasilan keluarga; serta sebagai anggota masyarakat.
Ideologi itu tak bisa dilepaskan dari peristiwa 1965 terkait tuduhan kepada Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi yang pada masanya sangat progresif memperjuangkan cita-cita kesetaraan. Namun, kedekatan salah satu sayapnya dengan Partai Komunis Indonesia membuat Gerwani dikutuk sebagai organisasi perempuan ”tak bermoral” dan ”ibu jahat” melalui berita-berita rekaan terkait pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya.
Sifat itu bertentangan dengan semua nilai perempuan yang ”semestinya”; yang lemah lembut, penurut, patuh, sopan, penuh kasih sayang, setia. Pemerintah Orde Baru lalu menciptakan mitos-mitos yang dibangun di atas metafora seksual dalam setiap kampanye indoktrinasi sehingga tertanam dalam di benak masyarakat (Wieringa, 1999).
Zaman berubah
Menjelang runtuhnya Orde Baru, sejarah perempuan Indonesia memasuki babak baru melalui perlawanannya di ruang publik setelah sejumlah kebijakan ekonomi Orde Baru menghantam wilayah domestik warga.
Tindakan di ruang publik oleh Suara Ibu Peduli (SIP)—yang meretas belenggu ketakutan selama 32 tahun—meluas dalam bentuk dukungan terhadap aksi mahasiswa yang menekan Presiden Soeharto agar ia mundur.
Sampai beberapa tahun setelah reformasi, perempuan menemukan ruang sangat luas untuk berekspresi, sebelum menguatnya konservatisme agama yang dilembagakan melalui berbagai kebijakan di pusat dan daerah. Kebijakan yang mengancam pluralisme Indonesia itu menggunakan definisi ”moralitas” atas dasar agama tertentu, dengan tubuh perempuan sebagai subyek kriminalisasi.
Dalam situasi seperti itu, konsep ”ibuisme negara” kembali menguat, sementara tak terlihat satu pun program dari Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu menanggapi masalah itu. Bahkan, persoalan poligami pun disikapi dengan gamang.
Terlepas dari berbagai kritik, sejarah mencatat, Ny Tien Soeharto menerjemahkan ”ibuisme negara” dengan beberapa langkah yang cukup signifikan. Sikapnya terhadap poligami jelas, dengan pelembagaan Undang-Undang Perkawinan. Ny Tien Soeharto juga menerjemahkan peran itu dengan berbagai program kesejahteraan menurut definisi arus utama mengenai pembangunan pada masa itu.
Tanpa bermaksud membandingkan, sejarah perempuan Indonesia juga mencatat apa yang dilakukan Ny Shinta Nuriyah, istri Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid. Seperti dikemukakan aktivis Lies Marcoes-Natsir, sahur keliling sebulan penuh setiap bulan puasa bersama kelompok dan para tokoh lintas agama dan lintas etnis itu merupakan upaya Shinta Nuriyah menerjemahkan pluralisme Indonesia, keislaman, toleransi dan kerakyatan, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan keragaman bangsa. Ia melakukannya secara mandiri selama bertahun-tahun sejak Gus Dur belum menjadi presiden sampai saat ini.
Ny Shinta Nuriyah juga dengan tekun memimpin Kajian Kitab Kuning dalam lembaga Puan Amal Hayati. Menurut Lies, dengan metode hermeneutik dan kritik hadis, ia dan timnya mendekonstruksi Kitab Kuning untuk mengeksplorasi nilai-nilai kesetaraan. Dalam perjalanan dinas mendampingi Gus Dur, ia dengan tekun mengoreksi hasil kerja timnya. Saat ini ia tengah melakukan kajian Kitab Takrib.
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous