Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title Kliping Berita: KEBERAGAMAN: Penyeragaman Mendiskriminasi
Edition Kompas, Jumat, 20 April 2012-Hal. 35
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s) Ninuk Mardiana Pambudy
Subject(s) Gender
Classification
Series Title
GMD Buku Tercetak
Language Indonesia
Publisher Kompas
Publishing Year 2012
Publishing Place Jakarta
Collation
Abstract/Notes Kepala Desa Padang Balua di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Ruth Taeli (51), merasa perlu menghadiri Temu Nasional Perempuan Adat Nusantara di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, 15-16 April. Ruth ingin bertukar pengalaman dengan perempuan adat se-Indonesia dan mendukung pembentukan Dewan Nasional Perempuan AMAN.
Sebagai kepala desa adat di Kecamatan Seko di kawasan hutan Seko, Ruth masih melihat kekerasan terhadap perempuan di komunitas masing-masing. Bahkan sebagai kepala desa yang terpilih pada 2008, Ruth merasakan kekerasan, setidaknya secara simbolis, dari pihak yang lebih berkuasa di kabupaten.
”Saya mengalami kekerasan. Program pengadaan listrik desa yang saya usulkan ditentang, tidak diberi anggaran oleh DPRD. Ketika saya membuat peraturan desa tentang tanah adat, muncul tentangan dari pejabat,” tutur Ruth saat dihubungi Selasa (17/4).
Para perempuan adat dari seluruh Indonesia berada di Tobelo hingga akhir pekan ini, menghadiri kongres nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Ruth, yang sebelumnya aktif di kegiatan PKK, kegiatan keagamaan, dan lembaga adat, mengaku juga dituduh mengorupsi anggaran desa. Padahal, desanya jarang mendapat dana APBD karena dia tidak mengarahkan warga memberi suara untuk salah satu anggota DPRD. Menurut Ruth, itu terjadi karena dia perempuan dan ada yang merasa tersaingi.
Tanpa lelah dan tanpa gentar Ruth terus mencari jalan. Dia meyakinkan kepala dinas pertambangan, desanya patut mendapat aliran listrik. Kini desanya tidak lagi gulita karena sudah dialiri listrik dari pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
Beragam
Pengalaman Ruth ikut menyusun warna-warni keragaman Indonesia. Desa di perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah itu berada di wilayah adat Seko. Di Kecamatan Seko, ada 12 desa dan 9 komunitas adat dengan sekitar 14.000 jiwa. Desa Ruth sendiri terdiri atas 250 keluarga, kira-kira 1.000 jiwa.
Dia hadir di Tobelo untuk memperjuangkan pengakuan atas masyarakat adat dan hak-hak perempuan. ”Pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan harus dikuatkan. Perempuan jangan takut berbuat meskipun semakin banyak yang kita rasa bagus untuk kepentingan bersama, semakin banyak hambatan,” kata lulusan SMA itu.
Karena itu, dia tak sependapat jika ada penyeragaman terhadap masyarakat, misalnya melalui busana. Bagi masyarakat adat, ide tentang busana yang dianggap pantas diwarisi dari leluhur dan tidak pernah menjadi gangguan. Kalau berbeda dengan yang lain, perbedaan itu harus diakui.
Sejak hadirnya otonomi daerah, busana menjadi salah satu cara mengatur perempuan. Komnas Perempuan melaporkan, berbagai peraturan daerah di tingkat kabupaten dan kota mendiskriminasi perempuan karena mengharuskan cara berbusana mengikuti aturan agama tertentu kepada pegawai negeri dan anak sekolah. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran oleh Pemerintah Kota Tangerang, misalnya, tidak mengatur langsung cara berpakaian, tetapi perda ini membolehkan mempidana perempuan dengan tuduhan pelacuran hanya karena gerak-gerik yang dianggap mencurigakan.
Berbagai gagasan tersebut memperlakukan seolah-olah perempuan adalah satu-satunya yang bertanggung jawab menjaga moral masyarakat. UU Pornografi yang disahkan Oktober 2008 pun menuai banyak kritik karena dalam praktik menempatkan perempuan sebagai pelaku, sementara meluputkan pelaku bisnis dan pengguna jasa pornografi.
Kehadiran Satgas Pornografi awal tahun ini sebagai amanat UU Pornografi juga menuai protes pembela hak-hak perempuan karena kekhawatiran sama. Menteri Agama, seperti diberitakan situs Warta Kota awal April, menyebutkan, salah satu pertimbangan menyusun kriteria umum ialah panjang rok perempuan yang harus di bawah lutut.
Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, pengaturan busana bukan hal sepele, melainkan bagian pola diskriminasi mendalam. Selain melucuti identitas dan menyeragamkan, pengaturan itu membatasi kehidupan lebih luas.
Dia mencontohkan, saat ada pemberian bantuan di Aceh, yang antre akhirnya kebanyakan laki-laki karena ada pengaturan busana bagi perempuan di tempat umum. Karena laki-laki yang menerima bantuan itu, dia berkuasa atas anggota keluarga. Yuni, yang juga hadir di Tobelo, mengatakan, rok mini seperti disebut Menteri Agama menjadi pembicaraan dalam pertemuan perempuan adat. Muncul pertanyaan dalam konteks tergusurnya identitas komunitas adat.
Pakaian adalah simbol sehingga sering digunakan sebagai cara menyeragamkan dan mengatur masyarakat. Di Turki, ada larangan mengenakan jilbab bagi pegawai pemerintah dan di sekolah sebagai simbol negara sekuler yang memisahkan urusan negara dari agama. Di India, terjadi nasionalisasi sari, sementara di Indonesia, kebaya dan kain panjang dengan lipatan di bagian tengah (wiru) yang merupakan busana adat Jawa pernah dianggap sebagai pakaian nasional.
Koordinator Asia Jaringan Kartini, lembaga nonpemerintah yang menghubungkan peneliti jender dan pekerja pembela hak-hak perempuan, Nursyahbani Katjasungkana, mengatakan, keinginan mengontrol tubuh dan seksualitas perempuan terjadi di mana-mana dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk itu, antara lain, mengatur cara berpakaian atau alat reproduksi, dengan memakai tafsir agama.
Sikap fundamentalis tersebut sudah diperlihatkan kelompok-kelompok masyarakat, antara lain, sejak Konferensi Keempat Populasi dan Pembangunan Internasional di Kairo tahun 1994 dan Konferensi Keempat Perempuan Sedunia di Beijing, September 1995. Meski demikian, kelompok perempuan memenangi perdebatan dalam isu hak seksual dan hak reproduksi.
Persetujuan Pemerintah Indonesia terhadap hasil dua pertemuan itu, menurut Nursyahbani, berarti pengakuan terhadap integritas tubuh perempuan yang selalu menjadi perebutan antara kontrol agama dan negara.
Yuniyanti dan Nursyahbani secara terpisah sependapat, kegagapan menanggapi globalisasi dan modernisme yang dilihat sebagai ”Barat” memunculkan sikap konservatif. Apalagi, banyak contoh jalan yang digunakan dalam pengaturan ekonomi, sosial, dan politik saat ini tak memberi hasil memuaskan. Pragmatisme politik dan politisasi agama ikut mendukung usaha kelompok konservatif. Salah satu bentuknya berupa lahirnya perda-perda yang mengatur tubuh dan seksualitas perempuan berdasarkan tafsir agama.
Sementara itu, banyak perempuan atau kelompok perempuan menguatkan pandangan misoginis dan konservatisme dan menyebarkannya kepada perempuan sendiri. Klub poligami atau klub perempuan istri patuh, misalnya, mengajak perempuan menerima poligami hingga 3-4 istri. Poligami ditentang Kartini karena dia melihat sendiri penderitaan perempuan dalam poligami yang juga memengaruhi anak-anak yang dilahirkan.
Melihat keberagaman Indonesia dan globalisasi informasi yang membawa kecemasan kepada banyak pihak, Nursyahbani dan Yuniyanti mengajak aktivis perempuan bekerja sistematis dalam isu jender dan agama.
Gerakan perempuan membangun kesadaran kritis melalui kacamata korban dan membawa agama yang humanis dan damai mempertanyakan otoritas patriarki. Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dibuat dengan mendengarkan semua negara anggota PBB.
”Kalau konvensi (yang sudah diratifikasi Pemerintah Indonesia menjadi undang-undang itu) itu konsekuen dilaksanakan pemerintah, yang diuntungkan adalah perempuan dan di Indonesia mayoritas perempuannya Muslim,” kata Yuni. (Ninuk MP)
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous