Select Language
Simple Search

Advanced Search
Title :
Author(s) :
  • SEARCHING...

Subject(s) :
  • SEARCHING...

ISBN/ISSN :
GMD : Collection Type : Location :
Title KLIPING BERITA: Revisi UU MD3 Hapuskan Keterwakilan Perempuan
Edition 06 Juli 2014 | 20:15 wib
Call Number
ISBN/ISSN
Author(s)
Subject(s) Affirmative Action
Classification
Series Title
GMD KLIPING
Language Indonesia
Publisher suaramerdeka.com
Publishing Year 2014
Publishing Place Jakarta
Collation
Abstract/Notes http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/07/06/208475/Revisi-UU-MD3-Hapuskan-Keterwakilan-Perempuan


JAKARTA, suaramerdeka.com - Revisi UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang ditargetkan selesai pada pertengahan Juli 2014 untuk kemudian akan disahkan melalui Rapat Paripurna juga menghapuskan ketentuan memperhatikan keterwakilan perempuan dalam sejumlah pasal yang mengatur tentang pimpinan Alat Kelengkapan DPR (AKD).

Menurut Danardono Siradjudin dari PATTIRO, dihapusnya keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi tanpa penjelasan utuh merupakan sebuah upaya kemunduran dalam mendorong perempuan yang didukung sebagai pembuat kebijakan. Padahal pada periode 2014-2019 jumlah anggota DPR perempuan. Bukannya membuat kebijakan yang mampu menambal situasi tersebut, namun DPR justru semakin mempersempit peran perempuan dalam posisi strategis di parlemen.

"Situasi ini, tentu merupakan hambatan nyata bagi kiprah perempuan dalam bidang politik," ujarnya, Minggu (6/7).

Anggota koalisi dari YAPPIKA Hendrik Rosdinar mengatakan, dalam revisi juga menguatnya usulan hak anggota DPR untuk mendapatkan dana aspirasi atau daerah pemilihan (dapil). Jika pada awal naskah revisi UU MD3 mengenai usulan hak dana aspirasi/dapil ini berbentuk hak mengusulkan program, kemudian dalam perkembangan pembahasan terbaru usulan berubah menjadi hak untuk mendapatkan jatah alokasi dana dengan jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah.

Semakin parah, kata Hendrik, karena usulan ini tanpa disertai dengan mekanisme implementasi dan pertanggungjawaban yang jelas. "Sehingga rawan dari sisi akuntabilitas. Lebih aneh lagi ketentuan ini hanya untuk anggota DPR, bukan untuk DPD dan DPRD," ujarnya.
Specific Detail Info
Image
File Attachment
LOADING LIST...
Availability
LOADING LIST...
  Back To Previous